Masa jabatan setiap pejabat pemerintahan, termasuk presiden, pasti akan berakhir pada suatu saat. Ketika itu terjadi, mereka harus bersiap untuk digantikan oleh calon pemimpin berikutnya. Namun, kita sering menyaksikan bagaimana beberapa pejabat negara, termasuk presiden saat ini, tampak sangat sibuk mencari penggantinya atau bahkan terlibat dalam cawe-cawe untuk mempromosikan calon pemimpin yang mereka dukung. Namun, apakah semua tindakan ini selalu jujur dan transparan? Ada spekulasi bahwa di balik peran mereka dalam mencari pemimpin berikutnya tersembunyi niat-niat tertentu, seperti menutupi kejahatan, mengendalikan pemilihan, mempertahankan kekuasaan, melindungi bisnis dan sekutu mereka, atau bahkan membangun politik dinasti.
Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai fenomena ini:
1. Menutupi Kejahatan
Beberapa pejabat negara mungkin mencari pemimpin berikutnya sebagai cara untuk menutupi jejak kejahatan atau tindakan korupsi yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dengan memastikan bahwa pemimpin baru adalah "orang mereka," mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.
2. Mengatur Pemilihan Berikutnya
Ada kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin berikutnya agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan demikian, mereka dapat terus mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi berkuasa.
3. Mempertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat negara khawatir kehilangan kekuasaan setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin berikutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
4. Perlindungan Bisnis dan Sekutu
Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin berikutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan para pejabat mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
5. Keluarga dalam Politik
Terakhir, ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin berikutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga.
Meskipun mencari pemimpin berikutnya adalah tindakan sah dalam sistem politik Indonesia, kita harus tetap waspada terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan golongan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan maksud tersembunyi atau "udang dibalik batu," kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin berikutnya.
Tindakan Presiden Jokowi dalam melakukan cawe-cawe saat ini tentu mengundang pertanyaan tentang maksud dan tujuannya yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa proyek Ibu Kota Baru (IKN) akan tetap dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan sebidang tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia, termasuk kemungkinan isolasi suku-suku pribumi seperti suku Dayak dan dampak terhadap status warga negara Indonesia dalam jangka panjang.
Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti perkembangan politik dengan cermat dan memastikan bahwa kepentingan mereka tetap menjadi fokus utama dalam proses pemilihan pemimpin berikutnya.
