Di era digital yang serba cepat ini, sosialisasi politik tidak hanya berlangsung melalui jalur tradisional, tetapi juga melalui media sosial. Salah satu fenomena yang semakin marak ditemukan adalah keberadaan "buzzer politik." Buzzer pilkada dan literasi digital, istilah populer di kalangan netizen, mengacu pada individu atau sekelompok orang yang bekerja untuk mempromosikan kandidat atau partai politik tertentu dengan cara memanipulasi opini publik di platform online. Sayangnya, meskipun keberadaan mereka dapat membantu penyebaran informasi, buzzer pilkada juga membawa sejumlah risiko yang dapat mengancam demokrasi digital.
Buzzer pilkada sering kali terlibat dalam praktik penyebaran hoaks atau berita palsu untuk mendiskreditkan lawan politik atau memperkuat citra kandidat mereka. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan beragam sumber informasi dan opini, literasi digital menjadi sangat krusial. Tanpa adanya literasi yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Di sinilah pentingnya pemahaman tentang buzzer pilkada dan literasi digital untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat.
Dalam konteks buzzer pilkada dan literasi digital mencakup kemampuan individu untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Misalnya, masyarakat perlu memahami cara membedakan antara konten yang didukung oleh fakta dan informasi yang hanya sebuah narasi belaka. Ketika masyarakat memiliki literasi yang baik, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas, tetapi juga mampu membangun argumen yang lebih solid dalam diskusi politik.
Praktik buzzer pilkada dapat menjadi ancaman serius terhadap demokrasi digital karena mereka cenderung menciptakan ekosistem informasi yang terpolarisasi. Dengan mendorong narasi tertentu, buzzer politik dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Taktik ini sering kali dibuat sedemikian rupa sehingga sukar untuk terdeteksi, yang membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang seimbang. Ketidakpuasan ini dapat berkontribusi pada meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan pemerintah.
Di sisi lain, buzzer pilkada juga berpotensi merusak reputasi calon pemimpin dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak berdasar. Ketika kampanye disertai dengan serangan yang bertujuan untuk merendahkan lawan, proses pemilihan menjadi tidak sehat dan tidak transparan. Ini adalah gambaran yang sangat berbeda dibandingkan dengan what should be the foundation of democratic practices: a fair, transparent, and honest competition.
Penting bagi masyarakat untuk menyadari keberadaan dan pengaruh buzzer pilkada dalam konteks literasi digital. Masyarakat yang teredukasi secara digital akan lebih cenderung tidak terjebak dalam permainan psikologis yang dilakukan oleh buzzer. Mereka akan lebih mampu menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendiskusikan isu-isu politik yang lebih matang, bukan sekadar menyebarkan informasi yang sudah dimanipulasi.
Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan menanggulangi praktik tidak etis ini. Dengan kebijakan yang lebih ketat dan jaminan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah akurat, platform-platform ini bisa berperan sebagai alat yang memperkuat demokrasi, bukan justru memperlemah.
Melihat semakin maraknya buzzer pilkada dan literasi digital, pendidikan literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari era informasi ini. Masyarakat perlu dilatih untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan terinformasi. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat memperkecil ruang bagi buzzer politik untuk beroperasi dengan bebas dan merugikan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
