PKS Menolak Rayuan Pihak Istana Untuk Berkoalisi Di Kabinet Jokowi

Ajakan untuk berkoalisi di pemerintahan Jokowi ini terjadi pada saat Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berkunjung ke Istana bersama pimpinan MPR. Menurut Hidayat ajakan tersebut disampaikan langsung kepadanya saat duduk bersama dengan beberapa pengurus DPP PKS melalui telpon agar mau bergabung dengan kabinet Jokowi.

Wakil Ketua MPR sudah menegaskan sikap partainya terhadap pemerintah sudah bulat berada di luar pemerintahan Jokowi. Setidaknya ada 3 alasan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan saat ini sebagai bagian dari oposisi.

Pertama, menjadi oposisi adalah pilihan yang paling rasional bagi PKS. Hidayat Nur Wahid menyadari bahwa partainya adalah bagian dari pihak yang sudah kalah di Pilpres 2019 lalu, dan konsekuensinya adalah berada di luar pemerintahan.

Saat dulu zaman Gus Dur pun PKS sudah menjadi partai poros tengah walau menjadi salah satu partai pemenang, lalu pada saat mencalonkan SBY PKS pun menjadi partai pemenang dan tentunya PKS ada di dalam pemerintahannya. Sedangkan dengan Prabowo PKS kalah dan PKS harus menerima itu dengan tidak masuk kedalam pemerintahan saat ini.

Kedua, sikap dari Majelis Syuro dengan tegas menyatakan bahwa PKS tetap menjadi oposisi yang tetap konsisten berada di luar pemerintahan.

Ketiga, PKS mempertimbangkan aspirasi dan suara dari konstituen. Mereka diposisikan sebagai pemegang suara tertinggi di dalam partai, dan mayoritas sudah bersuara bahwa PKS mutlak harus tetap berada di luar kabinet Jokowi-Amin.

Rayuan pihak istana ini tentu bertujuan untuk memperkuat pemerintahannya saat ini, agar semua partai termasuk PKS mau bergabung di dalam kabinet Jokowi-Amin. Dengan masuknya partai PKS kedalam pemerintahan mungkin saja akan memuluskan  semua rencana-rencana pemerintahan Jokowi saat ini, dengan tidak ada lagi partai yang menentang kebijakan dari pemerintahan saat ini.

Tetapi rayuan pihak istana tersebut tidak membuat PKS merasa tergiur, karena memang sejak awal PKS sudah konsisten berada di luar pemerintahan atau menjadi satu-satunya partai besar yang menjadi oposisi.